Metadata

Kali ini kita akan bicara tentang metadata. Apasih sebetulnya metadata file itu?

Saya pribadi hampir mengartikannya sebagai DNA dari sebuah file. DNA sendiri kependekan dari Deoxyribo Nucleic Acid. Ini sejenis asam yang pasti ada didalam diri manusia. Asam tersebut menyimpan seluruh informasi biologis tentang genetika dari manusia itu sendiri. Dari DNA ini juga seseorang misalnya bisa diketahui siapa orangtuanya dan lain-lain terkait.

Nah metadata file artinya informasi tentang file atau an electronic “fingerprint”-lah kira-kira.

Disini file apapunlah itu pasti ada metadatanya. Hanya saja ada metadata yang utuh dan ada yang tidak utuh lagi. Metadata file yang utuh akan menampilkan informasi terkait tanggal pengambilan foto/pembuatan dokumen berikut info jam, merk kamera yang digunakan bila file tersebut memiliki format foto/image dan lain-lain.

Istilah metadata sendiri sebetulnya pada awalnya sering digunakan dalam literature tentang database management systems (DBMS) untuk menggambarkan informasi yang diperlukan untuk mencatat karakteristik informasi yang terdapat pada pusat data. “Kebetulan” mata kuliah Database ini yang saya asuh dalam sebagian besar perkuliahan saya. Sehingga kiranya bila sekarang saya berbicara tentang metadata atau istilah lainnya adalah Exif (Exchangeable image file format) dari sebuah file atau dokumen tidaklah berlebihan. Apalagi tesis S2 sayapun khusus terkait Database itu sendiri.

Sekarang bila kita kembalikan pembicaraan kita pada kasus yang diduga melibatkan Habib Rizieq dan Firza sebagaimana telah diopinikan sedemikian rupa oleh para media sekuler anti Islam demi menjatuhkan wibawa dan citra ulama dimata umat, komentar saya kali ini dalam kaitan metadata file screenshot yang diduga percakapan keduanya tersebut sama seperti komentar saya yang lalu ketika mengomentari prematurnya dakwaan kejahatan terhadap mereka dengan cuma bermodalkan sebuah screenshot yang pada dasarnya dapat dibuat dengan mudah menggunakan aplikasi fake di playstore.

What does it mean?
Metadata is useless for screenshot images. And even if you can prove that the screenshot accurately shows what was on the screen at the time, what’s to say that the application displaying what you took a screenshot of is legitimate? We could easily make an application that displays an image, and take a screenshot of that as I told you before. Isn’t it?

Sebuah file hasil screenshot tidak mengandung informasi detil terkait seperti file hasil tangkapan kamera secara langsung. Status sebuah file screenshot sama seperti file gambar yang telah di edit atau direkayasa dengan menggunakan aplikasi tertentu seperti photoshop dan sejenisnya.

Ditambah, metadata file sendiri sekarang sudah dapat dirubah-rubah dengan mudah menggunakan aplikasi dari playstore. Persis sama mudahnya dengan membuat percakapan palsu yang dikesankan dilakukan via whatsapp lalu dinisbatkan terhadap seseorang.

Tak perlu latar belakang pendidikan tinggi untuk melakukannya. Temanya tetap sama : Awam boleh, goblok jangan.

Berikut pada status ini saya lampirkan beberapa contoh aplikasi perubah metadata yang dapat diunduh bebas dari playstore yang ada di Android, serta beberapa alamat situs yang dapat digunakan untuk memeriksa metadata sebuah file.

Buktikan sendiri dan jangan hanya membeo apa yang dikatakan orang lain… apalagi sampai ikut-ikutan memfitnah ulama.

Saya menggunakan sebuah foto dimana Metadata asli saya lampirkan lalu foto yang sama saya rubah metadatanya dengan menggunakan aplikasi “Photo Exif Editor Pro” yang versi litenya dapat di unduh bebas dari Playstore.

Piece of cake.

Kemudian untuk mengecek sebuah metadata secara online (terlepas apakah metadata itu betul-betul masih asli ataukah sudah direvisi dengan maksud dan tujuan tertentu) anda bisa menggunakan alamat berikut : https://29a.ch/photo-forensics/#exif-meta-data dan http://exif.regex.info/exif.cgi (diluar kedua alamat situs ini masih banyak lagi penyedia online lain yang memungkinkan kita mengecek metadata dari sebuah file).

18620344_10155230535593444_183651995091044627_n

Dengan demikian maka saat ini faktanya untuk menjadikan sebuah foto apalagi itu screenshot sebagai bukti dari kasus kejahatan yang diduga telah dilakukan oleh Habib Rizieq sangat prematur bahkan lemah. Jangan sampai kita ditertawakan oleh negara lain hanya karena masalah ini. Lebih-lebih pula dari sisi lainnya sumber dari screenshot yang diopinikan tersebut justru berasal dari anonymous atau tidak diketahui.

Maaf seribukali maaf, dalam jurnal ilmiah, kajian-kajian ilmiah atau seminar ilmiah… bila anda menggunakan sumber anonymous maka anda akan ditertawakan… syukur-syukur tidak ditendang keluar ruangan. Jangankan sumber anonymous … lah menggunakan Wikipedia selaku rujukan dalam skripsi atau thesis pun posisinya sama dengan menggunakan blog dan status facebook selaku referensi : terlarang atau sangat tidak disarankan.

Kenapa terlarang? karena blog dan media sosial tidak dapat divalidasi akurasi serta pertanggungan jawab contentnya. Wikipedia bisa ditulis oleh siapa saja, tidak ada filter atau persyaratan tertentu terhadap orang-orang yang akan membuat rintisan tulisan tentang sesuatu hal disana.

Sudahlah jangan terus mempermalukan hukum dinegara ini, kasus chat yang didakwakan pada Habib Rizieq sudah sewajarnya dihentikan prosesnya sebab memang secara ilmiah ditinjau dari sudut keilmuan IT maka ia ibarat mendirikan benang basah. Tak punya sandaran kekuatan yang dapat dijadikan argumen kebenaran yang dihujjahkan.

Stop kriminalisasi ulama.

#kamibersamaHRS
#fitnahakhirjaman
#saveulama

Palembang, 24 Mei 2017
Jelang Romadhon 1438H

Mgs. Armansyah, S.Kom, M.Pd

NB. Untuk yang mau reshared demi pencerahan dan edukasi publik silahkan selama tidak merubah, mengganti ataupun merevisi kata-kata dalam status asli sehingga terjadi penyimpangan makna dan pengertian dimasyarakat.

Di published di Facebook pertama kali 24 Mei 2017
https://web.facebook.com/armansyah/posts/10155230193663444

Advertisements

Ahok versus Anggota Dewan (Refleksi diri)

Saya percaya banyak dari kita menyesalkan kejadian yang sekarang ini terjadi di ibu kota kita tercinta, Jakata. Khususnya terkait keributan antara pihak eksekutif dan legislatif. Lebih tegasnya Gubernur vs Anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat. Tapi kejadian ini sendiri pada hakekatnya merupakan buntut panjang atas terpilihnya pasangan Jokowi-Ahok ketika pilkada lalu menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Kala itu, banyak pihak terutama para ulama sudah memberikan wanti-wanti kepada rakyat untuk tidak memilih mereka. Memang pertimbangan ulama lebih kepada syari’at Islam yang secara tegas mengatur tentang haramnya bagi muslim memilih pemimpin dari kalangan non muslim. Sayangnya banyak masyarakat terpesona oleh pencitraan yang ditampilkan oleh duet maut tersebut kala itu. Sehingga nash agama yang harusnya menjadi tuntunan dalam kehidupan berbalik menjadi tontonan dan cibiran. Orang mengolok-olok aturan agama itu sebagai aturan yang kaku, berlebihan, kuno, diskriminasi dan sebagainya dan seterusnya. Padahal aturan tersebut turun dari Allah Azza Wajalla yang oleh orang beriman wajib untuk bersikap Sami’na wa-atho’na (kami dengar dan kami taat).

Saat hukum Allah dijadikan permainan, olokan dan juga hinaan maka tunggulah waktunya adzab dari sisi-Nya akan datang kepada mereka. Tentu adzab itu datangnya tidak harus selalu dalam bentuk tsunami, hujan meteor, gempa bumi dan lain sebagainya sebagaimana kebanyakan yang terjadi pada umat-umat terdahulu tatkala mereka menentang para Rasul Allah. Adzab yang muncul dapat saja berupa timbulnya aturan-aturan maupun kebijakan yang mempersempit ruang lingkup ibadah umat Islam, aturan perekonomian yang mencekik leher masyarakat melalui pembebanan kenaikan tarif ini dan itu yang menjadi kebutuhan primer hingga operasional kehidupan sehari-hari, misalnya penggusuran, larangan melintasi jalan-jalan tertentu bagi kendaraan roda dua, turunnya kualitas akhlak, menjamurnya kejahatan akibat hukum yang tidak tegas ditegakkan dan sebagainya.

Intinya, masyarakat akan merasa hidupnya sangat terjepit dan semakin terjepit dari hari ke hari. Rakyat mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kepalanya mulai dihantui dengan kewajiban untuk membayar berbagai iuran diakhir bulan yang terus menggelembung dan bak menjadi hantu menakutkan.

Akhirnya yang memilih maupun yang menolaknya dulu akan sama-sama kena imbas semua. Itulah sunnatullah yang sudah diceritakan oleh al-Qur’an jauh hari.

Kembali pada konflik antara eksekutif dan legislatif di Jakarta, sulit untuk mencari pihak yang betul-betul ada pada posisi benar dari sudut hukum negara. Semuanya seakan mencari pembenaran dirinya masing-masing. Perlu penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih dalam kasus ini. Baik itu terhadap sang gubernur maupun kepada anggota DPRD yang memang terbukti bersalah.

Ucapan anjing kepada Ahok oleh salah seorang oknum anggota dewan, ditinjau dari sudut kacamata akhlak dan agama, jelas tidak dapat dibenarkan. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukannya. Begitupula jawaban balik dari Ahok bahwa daging anjing itu enak. Boleh jadi dari sudut kacamata Islam mungkin kita dapat menerimanya mengingat ahok adalah pemimpin kafir yang tidak mengimani ajaran Islam sehingga boleh jadi pergaulannya tidak didasari oleh petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Tetapi dari sudut etika dan moralitas umum, jelas ucapan demikian sangat tidak mendidik dan berkesan sebagai ucapan preman yang tidak mestinya keluar dari lisan seorang pejabat tinggi negara.

Marilah kita, khususnya bagi semua umat Islam, entah mereka yang duduk dikursi legislatif, eksekutif, yudikatif maupun sebagai rakyat biasa seperti saya, kita sama-sama mengedepankan akhlakuk karimah dalam menjalani proses hidup ini. Tunduk dan taatlah kepada aturan main agama bila itu sudah secara jelas disampaikan. Setiap tindakan kita, ucapan kita tentu akan dicatat oleh para malaikat dan kelak menjadi saksi bagi kita di hari akhir. Jangan sampai ketika berbangkit, kita justru menerima catatan amalan dari sisi sebelah kiri. Sebab artinya kita termasuk golongan orang celaka. Na’udzubillah.

Astagfirullaahal ‘azhiim Alladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum
wa atuubu ilaihi

Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Allahumma antassalam, waminkas salam, tabarokta yaa zaljalalli wal ikromm

Allahumma anta robbi Laa ilaaha allaa anta kholaqtani
Wa anaa ‘abduka wa anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mas tatho’tu
A’uudzubika min syarrimaa shona’tu Abuu ulaka bini’matika ‘alayya
Wa abuu u bidzambii fagfirlii
Fa innahu laa yagfirudz dzunuuba illa anta.

Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau zat yang
telah menciptakan aku, dan aku adalah hambaMu. Akupun dalam ketentuan
serta janjiMu semampu yang kami lakukan. Aku mohon perlindungan
kepadaMu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. Aku mengakui dengan
kenikmatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku,dan juga aku mengakui
dosa-dosa yang aku kerjakan. Maka dari itu berikanlah pengampunan
kepadaku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup memberikan
pengampunan selain dari Engkau sendiri.

Mohon maaf lahir batin.
Salam dari bumi Palembang Darussalam.
Jumu’ah, 06 Maret 2015

Armansyah Azmatkhan.

Presiden bukanlah petugas partai…

Partai politik hanyalah salah satu media rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Tetapi partai politik bukanlah satu-satunya alat representatif dari rakyat itu sendiri yang sifatnya majemuk. Partai politik juga meskipun ia menjadi partai yang berhasil mendudukkan kadernya sebagai pejabat pemerintahan termasuk sebagai Presiden sekalipun harus arif dalam memposisikan mereka terhadap partainya.

Seyogyanya, seorang kader partai politik, manakala ia telah menjadi seorang pejabat negara, apapun posisi jabatannya itu, harus melepaskan baju kepartaiannya semula untuk menghindari adanya conflict of interest yang akan mengganggu kinerja pemerintahan yang berjalan.

Pernyataan yang menyebutkan “seorang Presiden adalah seorang petugas partai” sama sekali bukan kalimat yang seharusnya dipublikasikan dan keluar dari orang-orang yang memang berniat untuk berjuang demi kemaslahatan rakyat. Partai politik tidak selamanya menjadi representatif rakyat manakala ia mulai terlibat dalam penyimpangan serta penindasan terhadap rakyatnya itu sendiri.

Sementara seorang Presiden, maka ia adalah presiden atau pemimpin bagi seluruh rakyat di negeri itu. Entah rakyatnya itu merupakan pendukung partai politiknya atau mereka-mereka yang berseberangan dengan dirinya. Disitulah kearifan, jiwa besar serta keadilan seorang pemimpin itu di uji. Dia harus memisahkan antara kepentingan pribadi maupun golongan dan kepentingan hidup orang banyak. Dia harus merangkul dan mendengar aspirasi semua pihak, tidak cuma terbatas pada partai politiknya saja.

Seorang Presiden sejatinya bukan petugas partai politik tertentu, tetapi Presiden adalah petugas rakyat yang bekerja untuk kemaslahatan rakyat.

Ini juga kiranya yang pernah menjadi salah satu alasan saya untuk ikut berkontribusi dalam kepartaian di PKS pada 2009 lalu sebagai calog legislatifnya. Partai ini, meskipun tidak dapat juga saya sebut sempurna– tapi ia lebih profesional dalam menyikapi perpolitikan praktis. Kadernya yang menjabat suatu jabatan di pemerintahan maka ia harus mundur dari jabatannya di kepartaian, tidak perduli apakah ia sebagai seorang pengurus harian atau bahkan seorang ketua partai sekalipun. Sebab ia pada waktu itu bukan lagi berjubah partai namun ia sudah menjadi representatif dari rakyat banyak.

Salam dari Palembang Darussalam.
06 Pebruari 2015
Armansyah Azmatkhan.

kenanganjdcaleg1

kenanganjdcaleg2

Antara Aceh, Timor-Timur dan Papua (Bag.1)

Antara Aceh, Timor-Timur dan Papua
Oleh : Armansyah

1 dari 2 tulisan
Diposting di TL FB, 06 Des 2014

Maraknya tuntutan Papua untuk merdeka hari ini dan meminta opsi referendum tentu mengingatkan kita kembali terhadap kejadian lepasnya Timor-Timur tahun 1999 yang juga bermula dari opsi referendum yang sama ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kala itu. Jika satu demi satu NKRI ini dipreteli oleh gerakan kemerdekaan daerahnya masing-masing maka niscaya lambat laun NKRI pasti akan bubar, sebab bukan tidak mungkin bagi daerah-daerah lain juga menuntut opsi yang sama pada pemerintah pusat.

Adalah menjadi tidak adil bagi rakyat Aceh jika kemudian setelah lepasnya Timor-Timur maka Papua juga akan memperoleh hak kemerdekaannya. Dulu untuk sikap mereka yang menuntut kemerdekaan daerahnya dari NKRI, pemerintah melakukan penanganan dengan operasi Militer yang dikenal sebagai DOM. Setelah melalui proses tawar menawar dan negoisasi yang alot akhirnya terjadilah perdamaian antara GAM dengan pemerintah NKRI. Aceh pun kembali kepangkuan NKRI serta melupakan niat mereka untuk bebas merdeka dari Indonesia.

Jika kemudian Aceh dapat tetap terjaga kedaulatannya sebagai bagian dari NKRI, maka kenapa hal yang sama tidak dapat juga terjadi pada Papua? Jika kemudian gerakan kemerdekaan Papua Barat harus ditangani secara Militer sebagaimana dulu Aceh melalui DOM-nya, maka kenapa sekarang ada perlakuan berbeda terhadap Papua?

Bila pada akhirnya Papua dengan semua trik dan dukungan luar negeri berhasil memaksa terjadinya referendum yang menghasilkan pembebasan mereka dari NKRI maka ini akan menjadi preseden yang tidak baik bagi daerah lain di Indonesia. Mari kita lupakan saja sila ke-3 dari Pancasila, Persatuan Indonesia.

Menarik kemudian jika kita lihat dari kacamata agama, bahwa orang-orang Islam ternyata lebih setia dan terbuka untuk menerima negoisasi ketimbang umat diluarnya. Mereka yang sangat idealis untuk menerapkan syari’at Islam dalam kehidupan bermasyarakat ternyata juga mampu duduk bersama dan melakukan kesepakatan dengan pemerintah yang dianggap bagian dari taghut demi keutuhan NKRI. Berbeda dengan umat lain yang ada di Timor-Timur serta Papua. Ini pun mau tidak mau mengingatkan saya juga pada kejadian Piagam Jakarta yang akhirnya tidak diberlakukan.

Jadi bila kemudian muncul tudingan Muslim itu tidak setia pada NKRI, tanyakan kembali pertanyaan itu pada mereka melalui kacamata sejarah bangsa ini. Janganlah menggunakan pepatah Buruk Rupa Cermin Dibelah. Umat Islam adalah umat paling setia terhadap NKRI. Umat Islam adalah umat yang siap untuk melakukan proses perundingan demi mencapai kemufakatan untuk kemaslahatan bersama. Umat Islam adalah umat yang toleransinya paling tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kenegaraan.

Bersambung 2
Salam dari Palembang Darussalam,
Armansyah

Antara Aceh, Timor-Timur dan Papua (Bag.2)

Antara Aceh, Timor-Timur dan Papua
Oleh : Armansyah

2 dari 2 tulisan
Diposting di TL FB, 06 Des 2014

Sikap rakyat dan tokoh-tokoh Aceh yang awalnya gigih untuk membebaskan diri dari NKRI melalui GAM yang pada akhirnya menerima kesepakatan bersama dengan pemerintah NKRI tidak dapat dilepaskan dari contoh yang pernah dilakukan oleh junjungan utama mereka dalam beragama, yaitu insan mulia yang bernama Muhammad ibni Abdillah, Rasul Allah.

Dulu, pada tahun 628 M, Rasul yang mulia ini pernah memberikan keteladanan politik melalui perjanjian Hudaybiah dengan kaum kafir Quraisy. Sebuah kesepakatan perdamaian yang sebenarnya tidak adil untuk kaum muslimin dan cenderung merugikan mereka. Tidak sedikit sahabat yang merasa tidak puas dengan perjanjian yang disetujui oleh Nabi kala itu, tetapi kesepakatan itu terus berjalan meski Beliau SAW sadar betul atas seluruh konsekwensi yang akan dihadapinya.

Kejadian ini merupakan perdamaian Islam pertama yang ditulis dengan tinta emas dalam torehan sejarah. Terbukti kemudian, strategi politik yang digunakan oleh Rasulullah dalam menerima perdamaian yang berat sebelah itu pada akhirnya mampu menghasilkan pertambahan kesadaran kaum kafir terhadap kesalahan mereka sehingga berbalik arah menjadi pendukungnya. Atas kejadian-kejadian ini timbullah pengkhianatan dari kaum Quraisy yang mendapat dukungan dari kaum Yahudi sehingga kemudian terjadilah Fathul Mekkah dua tahun setelahnya, yaitu 630 M. Kota Mekkah berhasil ditundukkan dibawah kekuatan Islam tanpa pertumpahan darah.

Belajar dari kejadian tersebut maka umat Islam dinegeri ini, bukan tidak mungkin untuk melakukan hal yang sama sebagai bagian dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses penaklukkan NKRI kedalam wadah syari’ah sebagaimana Mekkah dijaman itu. Kejadian Aceh bukanlah kejadian pertama dalam sejarah bangsa ini dimana umat Islam menunjukkan kesetiaan serta penghormatan mereka pada nilai-nilai kemanusiaan dan kenegaraan berdasar asas mufakat.

Saat Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto di pertengahan tahun 80-an memaksakan ideologi Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam bernegara, berorganisasi dan berserikat, meski diawali dengan sikap pemberontakan serta perdebatan dikalangan para cendikiawan muslim yang hidup pada masa itu tetapi akhirnya dengan alasan yang sama pula, umat Islam bersedia menerima tawaran dari pemerintah. Hal yang sama juga terjadi ketika terjadi pemaksaan fusi partai-partai eks Masyumi kedalam wadah PPP.

Terlepas dari semuanya, saat ini kita sebagai bangsa tengah menghadapi berbagai gejolak yang tidak sederhana. Terkadang apa yang kita sepakati dimasa lalu dapat saja ditinjau ulang dan dirubah apabila hal tersebut sudah tidak lagi memungkinkan untuk diterapkan dimasa sekarang ini. Dunia terus berubah, kondisi juga ikut berubah. Tidak ada hal yang stagnan dalam hidup ini karena memang hidup adalah suatu dinamika yang terus bergerak maju dan berubah-ubah.

NKRI terus diambang perpecahan dari waktu kewaktu. Pasca bebasnya Timor-Timur dijaman pemerintahan Presiden Habibie, sekarang giliran Papua yang menuntut kebebasan serupa. Perlu ada sikap yang tegas dalam penanganan masalah pemberontakan ini. Baik pendekatan diplomasi atau juga melalui pendekatan kekuatan Militer.

Tidak ada negara lain yang berhak mendikte kedaulatan NKRI, termasuk Amerika dan PBB sekalipun. Jika dulu Presiden Soekarno pernah memproklamirkan slogan “Ganyang Malaysia” yang notabene masih bersaudara dengan Indonesia dalam rumpun melayu dan Islam, maka jika hari ini Amerika atau sekutunya bermaksud untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga NKRI, harusnya Presiden Joko Widodo yang terangkat secara politik dari Partai besutan anaknya Soekarno juga dapat memproklamirkan hal serupa pada Amerika atau sekutu-sekutunya. “Kita Ganyang Amerika”!

Pilihan referendum pada masyarakat Papua bukanlah jalan keluar dalam menjaga keutuhan NKRI. Kita perlu belajar dari sejarah lepasnya Timor-Timur. Pemerintah setidaknya punya sejumlah solusi untuk memecahkan kemelut Papua pada hari ini jika tidak ingin mengadakan operasi Militer disana secara besar-besaran. Diantaranya adalah menawarkan otonomi khusus atau mungkin juga pemberlakuan daerah khusus pada Papua sebagaimana terjadi pada Aceh dan Yogyakarta.

Disatu sisi lain, mungkin bentuk negara kesatuan yang merujuk pada jenis Republik di Indonesia ini dapat saja ditinjau ulang. Toh tidak ada yang abadi dan betul-betul sakral dalam kehidupan ini. Hanya kematian saja yang tak dapat kita rubah atau kita mundurkan waktunya. Selain itu segala hal dimungkinkan untuk terjadi. Sebagai bangsa, kita dapat kembali membentuk federasi seperti dulu pernah terwujud pada 1949 dengan sejumlah perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing pada jaman ini.

Selain itu, opsi khilafah bagi umat Islam juga merupakan opsi yang menarik dan menjadi kebutuhan tersendiri bila kita melihat dari sudut kacamata fiqh dan nurbuat Rasulullah. Saya percaya teman-teman dari HTI sudah punya cetak biru yang jelas terkait dari konsep khilafah ini. Tinggal kita duduk bersama saja lagi dan membahas hal-hal yang dapat dibicarakan terkait pendirian khilafah di Republik Indonesia.

Toh ini hanya perspektif seorang anak bangsa saja yang boleh dikatakan sedang galau melihat berbagai perkembangan di negaranya. Sebagai seorang Muslim, tentu harapannya adalah sama, yaitu ingin menegakkan syari’at Islam pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bertanah air serta pribadi sehingga kita semua dapat menjadi insan-insan kaffah dalam beragama. Tetapi bila kemudian masih harus melewati jalanan terjal berbelok dengan pemerintah yang bersifat taghut maka tetap jadi keniscayaan tersendiri bagi umat Islam untuk dapat duduk dan berunding memikirkan kemaslahatan umat secara lebih besar.

Kembali kepada kasus Papua… kita do’akan pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik sehingga Pancasila dan nasionalisme yang sering dijadikan jargon-jargon saat kampanye politiknya dulu benar-benar direalisasikan, bukan malah pada akhirnya berkata : ‪#‎bukanurusansaya‬

Palembang Darussalam, 06 Des 2014

Armansyah

Oposisi tak pernah dikenal dalam Fiqh dan Politik Islam

Didalam fiqh dan politik Islam tidak dikenal istilah oposisi. Satu-satunya sikap oposisi yang ada hanyalah beroposisi terhadap kebatilan. Tapi dalam konteks operasional pemerintahan Islam, posisi dan maksud dari istilah oposisi itu sendiri perlu dipertanyakan, karena sikap oposisi artinya sikap berseberangan atau dalam bahasa lain sikap menjaga jarak. Bahkan kadang, oposisi tidak ubahnya seperti mengambil sikap permusuhan. Ini sebenarnya kurang dapat diterima oleh fiqh dan politik Islam. Sekali lagi kita tidak membahasnya dalam konteks demokrasi, sebab disana oposisi adalah sesuatu yang dibenarkan.

Kita boleh tetap kritis namun tidak mesti segala sesuatu dikritisi dan ditentang. Apa yang benar dari sudut pandang syari’at harus didukung. Begitulah salah satu konsep pemerintahan yang pernah terjadi dijaman Khulafaur Rasyidin.

koalisi

Oleh sebab itu maka saat kita menyatakan diri mendukung suatu partai tertentu dalam pemerintahan, maka dukungan kita itu tidak harus dimaknai sebagai kartu mati yang membuat kita wajib membela benar-salah sang partai tersebut. Politik Islam sangat berbeda dengan politik sekuler. Koalisi bukan berarti dukungan membabi buta, benar-salah mesti se-iya sekata. Politik Islam itu setia pada kebenaran. Jadi koalisi itu koalisi dalam kebenaran, bukan koalisi dalam kebatilan.

Palembang, Mgs. Armansyah Sutan Sampono Azmatkhan.

Isi Piagam Madinah

Oleh : Armansyah

Piagam Madinah (Bahasa Arab: صحیفة المدینهshahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 Masehi.

Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas penyembah berhala di Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.

Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang terdiri dari hal Mukaddimah,dilanjutkan oleh hal-hal seputar Pembentukan umat, Persatuan seagama, Persatuan segenap warga negara, Golongan minoritas, Tugas Warga Negara, Perlindungan Negara, Pimpinan Negara, Politik Perdamaian dan penutup.

Disinilah kita bisa melihat peran dan fungsi Muhammad sebagai seorang negarawan sekaligus seorang pemimpin negara yang besar dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia, disamping posisi beliau selaku seorang Nabi dan Rasul secara keagamaan. 

Berikut isinya, lengkap dengan teks asli berbahasa Arab :

Continue reading

%d bloggers like this: