PKS: 5 Kekeliruan Berpikir Bagi Penolak RUU Pornografi

PKS: 5 Kekeliruan Berpikir Bagi Penolak RUU Pornografi
Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=5932

Jakarta – Meski RUU Pornografi akan segera disahkan, pro kontra terhadap RUU ini tak kunjung usai. Jika kubu penolak menilai RUU pornografi hanya akan mengekang kebebasan berekspresi dan mengancam integrasi, lain halnya bagi kubu penolak. PKS bahkan menuding para penolak telah sesat pikir.

“Yang menolak RUU Pornografi telah melakukan lima kekeliruan berpikir. Pertama, melupakan nilai-nilai agama yang diagungkan oleh pancasila yang berarti mengagungkan aturan luhur,” kata anggota FPKS Al Muzammil Yusuf pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis ( 18/9/2008).

Menurut anggota Komisi I DPR ini, selain melupakan nilai agama, para penolak RUU Pornografi juga dinilai tidak siap berdemokrasi. Alasannya, proses panjang dan dialektika antar fraksi yang sudah berjalan lama tidak dihargai semestinya.

“Mereka menolak membuktikan, mereka belum siap berdemokrasi, karena mereka tak menghormati proses panjang wakil rakyat mendiskusikan RUU ini,” terang Muzammil.

Selain 2 alasan di atas, Muzammil menilai penolakan kelompok tertentu pada RUU Pornografi membuktikan mereka tidak siap menjadi bagian dari keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Mereka melupakan amanat UUD 45 pasal 31 ayat 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan meningkatkan iman taqwa dan ahlaq mulia. Selain itu, mereka meremehkan upaya penyelamatan generasi muda dan anak,” kata Muzammil.

Muzammil juga menilai bahwa penolakan ini lebih menuruti ide kebebasan Barat. “Para penolak RUU lebih terinspirasi dan mewakili ide kebebasan Barat yang nyata-nyata gagal melindungi rakyatnya dari bahaya pornografi,”pungkasnya.

—- Mungkin anda tertarik juga untuk membaca artikel saya mengenai Hijab :
Silahkan klik link berikut : https://arsiparmansyah.wordpress.com/2008/06/24/jilbab/

Terimakasih []

ARMANSYAH

Advertisements

5 Responses

  1. ———- Forwarded message ———-
    From: najla abu (email : najla.abu@gmail.com)
    Date: 2008/9/22
    Subject: [Milis_Iqra] Fwd: [Forum Pembaca KOMPAS] PDIP-P dan Hibut Tahrir Sejalan Soal RUU Pornografi
    To: milis_iqra

    FYI

    Subject: [Forum Pembaca KOMPAS] PDIP-P dan Hibut Tahrir Sejalan Soal RUU Pornografi
    To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, mediacare@yahoogroups.com, jurnalisme@yahoogroups.com

    Ada perkembangan menarik dalam soal RUU Pornografi.
    Ada dua kelompok besar yang secara terang-terangan menentang RUU ini; PDIP-P dan Hizbut Tahrir!
    Hanya saja, alasan penolakan yang berbeda.
    Kalau saya baca wawancara dengan Agung Sasongko (anggota Pansus RUU Pornografi dari FPDIP), di harian Non-Stop (20/9/2008) tertangkap kesan bahwa PDIP menolak keras RUU antara lain karena PDIP tidak mempelajari secara benar RUU tersebut.
    Sebagai contoh, Agung menyatakan RUU itu perlu dtolak karena bila diberlakukan, maka tarian jaipong akan dilarang karena masuk dalam kriteria “pornoaksi” . Agung juga berkeras bahwa RUU ini dapat menmibulkan homgenisasi kultural dan akan melenyapkan kekayaan khasanah budaya Indonesia. Agung juga menyatakan bahwa banyak pasal dalam RUU ini yang memandang perempuan sebaai sumber birahi.

    Rangkaian jawaban Agung menunjukka bahwa ia sedang berbicara soal draft RUU yang lama, bukan draft RUU yang sedang kini dibicarakan di DPR. Soal pornoaksi, soal cara berpakaian, soal pasal yang jelas-jelas menyebutkan bagian-bagian tubuh perempuan yang dapat merangsang itu, semua adanya di draft yang lama. Dalam draft yang baru, itu semua hilang. Bahkan di RUU yang baru dikatakan bahwa pelarangan terhadap penyebaran materi pornografis akan dikecualikan pada materi yang mengandung nilai “seni dan budaya”.

    Jadi, nampaknya FPDIP tidak benar-benar mempelajari isi RUU yang terbaru.

    Sebaliknya, Hizbut Tahrir menolak karena mereka sangat serius mempalajari isi RUU ini.
    Mereka dengan tepat melihat bahwa semangat RUU ini bukanlah meniadakan seluruh bentuk pornografi, melainkan “melarang sebagian pornografi, seraya mengizinkan sebagian pornografi yang lain, meski dengan pesyaratan-persyaratan tertentu”.
    Mereka tahu bahwa dengan RUU ini, DVD porno d Glodok memang terancam hukuman berat, tapi majalah Popular akan bisa diedarkak secara terbatas.
    Hizbut Tahrir melihat bahwa RUU ini dengan sengaja meniadakan kata “Anti” Pornografi yang tercantum dalam RUU yang lama.
    Karena itulah, HT menganggap RUU ini justru bisa menjadi payung hukum yang melindungi pornografi.
    Karena itulah, HT menganggap jalan terbaik adalah menerapkan syariah.

    Apapun argumennya, PDIP dan HT sekarang berjalan dalam rel yang sama.

    salam

    ade armando

  2. Jawaban Arman :

    ———- Forwarded message ———-
    From: Armansyah
    Date: Mon, Sep 22, 2008 at 8:36 AM
    Subject: Re: [Milis_Iqra] Re: Fwd: [Forum Pembaca KOMPAS] PDIP-P dan Hibut Tahrir Sejalan Soal RUU Pornografi
    To: Milis_Iqra@googlegroups.com

    Dalam berdakwah, kita ada fase-fase yang harus dilewati.
    Apalagi konteks sekarang ini berdakwah secara struktural melalui lembaga-lembaga kenegaraan yang sangat heterogen dan penuh corak pemikiran serta kepentingan.

    Dalam kaidah para wali dimasa lalu, Islam harus bisa diterima terlebih dahulu oleh masyarakat baru sesudahnya diatur kembali apa-apa yang mesti diperbaiki. Karena itu Islam berhasil dianut oleh mayoritas anak bangsa dengan pernak-perniknya masing-masing dan melalui bermacam budaya yang ada.

    Kaidah itu dalam konstelasi politik tanah air sekarang ini mungkin masih cocok untuk diterapkan khususnya dalam kaitan dengan pengesahan RUU APP. Pasti akan ada negoisasi politik disana-sini namun itu wajar, yang paling penting RUU APP ini harus diketuk dulu palu pengesahannya. Itu tahap paling awal yang perlu diperjuangkan ditengah bermacam rintangannya.

    Dalam pertempuran, bila kita tidak bisa mengalahkan langsung musuh didepan mata, setidaknya tahap awal kita bisa melemahkan mereka untuk kemudian diwaktu sesudahnya kita dapat mengalahkan musuh tersebut secara bermartabat.

  3. PKS Kecewa PDIP & PDS Mundur dari RUU Pornografi
    Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/20/1/147767

    JAKARTA – Pengunduran diri Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dari pembahasan RUU Pornografi disesalkan oleh anggota Pansus RUU Pornografi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal.

    “Saya menyayangkan sikap PDIP dan PDS yang justru mengundurkan diri di saat akhir,” kata Kamal kepada wartawan dalam diskusi soal RUU Pornografi di Warung Daun, Jalan Pakubuwono Jakarta Selatan, Sabtu (20/9/2008).

    Menurutnya jika keberatan dari PDIP dan PDS disampaikan dari awal, akan lebih memudahkan Pansus mencari solusi atas keberatannya tersebut.

    Pansus, lanjutnya, bisa membahas lagi pasal dan ayat yang tidak disepakatinya.

    “Padahal mereka mengikuti seluruh pembahasannya di seluruh Indonesia, dan juga mereka mengikuti kunjungan keluar negeri untuk melihat UU dari masing-masing negara,” tandasnya. (rgi)

    Panja RUU Pornografi Minta Jangan Dicurigai
    Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/20/1/147743

    JAKARTA – Panitia kerja rancangan undang-undang pornografi meminta tidak ada kecurigaan mengenai adanya kepentingan dalam pengesahan RUU tersebut.

    Hal tersebut disampaikan anggota Panja RUU Pornografi Mustafa Kamal dalam diskusi RUU Pornografi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/9/2008).

    ”Marilah kita semakin dewasa, sehingga tidak usah mengangkat kecurigaan yang enggak perlu. Mari kita konsen terhadap pembangunan masyarakat dari pada saling curiga, lebih baik kita fokus kepada substansinya,” katanya.

    Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga berharap dengan adanya undang-undang ini, semoga masyarakat menjadi lebih bermartabat dan kondusif.

    Mengenai ancaman disintegrasi jika RUU Pornografi disahkan, Mustafa mengatakan RUU ini tidak akan membuat disintegrasi terjadi.

    ”Memang secara resmi kita cuma uji coba di empat wilayah, tapi sebenarnya kita menguji di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.
    (uky)

    RUU Pornografi Disahkan, Bali Akan Cekal Pejabat
    Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/19/1/147514

    JAKARTA – Komponen Masyarakat Bali mengancam akan melakukan pembangkangan sipil, jika RUU Pornografi disahkan menjadi undang-undang (UU). Pasalnya, RUU Pornografi dinilai sebagai bentuk diskriminasi kultural dan religi.

    “Kalau RUU ini lolos di sidang paripurna, kami akan melakukan pembangkangan sipil dengan melakukan pencekalan terhadap para pejabat di negeri ini yang akan berkunjung ke Bali,” ujar koordinator lapangan Komponen Masyarakat Bali Ngurah Harto saat bertemu dengan anggota Panitia Adhoc I DPD RI, Kompleks MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/9/2008).

    Harto menuturkan, Indonesia sebagai negara pluralis seharusnya lebih mengedepankan keberagaman. Sedangkan untuk mengatasi masalah pornografi seyogyanya pemerintah atau penegak hukum lebih menguatkan KUHP, UU No 32 tahun 2002 tenang penyiaran, PP No 7 tahun 1994 tentang lembaga sensor film, UU No 40 tahun 1999 tentang Press, UU No 8 tahun 1992 tentang perfilman dan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

    “Negara ini sangat plural yang berdiri dari berbagai suku bangsa, jangan sampai ternodai dengan pengesahan RUU ini,” tukasnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya yang menegaskan, jika RUU ini disahkan seluruh komponen masyarakat Bali dari gubernur, anggota DPR dan DPD Bali, dengan tegas akan menolak RUU Pornografi.

    “Kita akan membuat posko untuk atraksi budaya, kalau RUU Pornografi benar-benar disahkan,” ujarnya.(hri)

    RUU Pornografi Tak Akan Disahkan 23 September
    Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/19/1/147448

    JAKARTA – Kabar Rancangan Undang Undang (RUU) Pornografi akan disahkan dalam waktu dekat ternyata tidak benar. Ini setelah Ketua Panitia Kerja RUU Pornografi membantah informasi itu.

    “Saya gak pernah bilang tanggal 23 selesai, itu kan isu yang beredar di publik, karena publik sudah menunggu,” kata Balkan Kaplale kepada wartawan di Gedung Nusantara 2 DPR, Jakarta, Jumat (19/8/2008).

    Balkan mengaku hanya mengikuti mekanisme dan tata tertib DPR. Sebab, semua rancangan pasal berada di DPR. “Bamus sebenarnya sudah merancang jadwal, tapi teknis kami, kami butuh masukan dari luar, namanya uji publik untuk lebih menyempurnakan,” ucapnya.

    Di sisi lain, Balkan merasa heran dengan adanya penolakan sejumlah pihak terhadap rencana pengesahan RUU Pornografi. Keheranan itu karena pihaknya telah melakukan uji publik ke berbagai provinsi seperti Bali, Maluku, Kalimantan Selatan, Papua, Batam, dan DKI Jakarta.

    Selain itu, Panitia Kerja RUU Pornografi juga telah melakukan studi banding ke Amerika Serikat dan Turki. “Jadi kurang apa lagi,” tanyanya.

    (ful)


    Inna min khiyarikum ahsanakum akhlâqan
    Sesungguhnya orang pilihan di antara kalian adalah orang yang berakhlak baik

    Salamun ‘ala manittaba al Huda
    Khud al hikmah walau min lisani al kafir

    ARMANSYAH
    https://arsiparmansyah.wordpress.com
    http://armansyah.swaramuslim.com
    http://dunia-it-armansyah.blogspot.com/

  4. ———- Forwarded message ———-
    From: najla abu
    Date: Mon, Sep 22, 2008 at 10:27 AM
    Subject: [Milis_Iqra] Re: Fwd: [Forum Pembaca KOMPAS] PDIP-P dan Hibut Tahrir Sejalan Soal RUU Pornografi
    To: Milis_Iqra@googlegroups.com

    Afwan bila salah…
    Ini ya mas Arman,

    Salah satu contoh yang lewat lembaga Struktural aja sampai saat ini, pemerintah juga belum ada tindakan terhadap Ahmadiyah….
    kemarin ada FUI titip Ke Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR), “bertindak untuk umat selagi berada di lembaga yang terhormat”……

    Mudah2 ada langkah yang jelas dari Pemerintah…,
    nitipnya aja ke ketua MPR….
    http://pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=5698
    Jumat, 22/08/2008 11:25:52 | 1.316 hit | |

  5. ———- Forwarded message ———-
    From: Armansyah
    Date: 2008/9/22
    Subject: Re: [Milis_Iqra] Re: Fwd: [Forum Pembaca KOMPAS] PDIP-P dan Hibut Tahrir Sejalan Soal RUU Pornografi
    To: Milis_Iqra@googlegroups.com

    Pak Abu.,

    Sebagai masyarakat yang tersentuh oleh dunia pendidikan dan paham terhadap realitas dilapangan, kita mestinya bisa cukup memahami kendala-kendala “internal” bangsa yang harus dilewati untuk menyukseskan suatu tujuan.

    Ahmadiyah hanya satu masalah dari sekian banyak masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah dinegeri ini, dahulu kitapun berjuang mati-matian hanya untuk bisa meng-goalkan peradilan agama, undang-undang perkawinan dan sebagainya. Selalu ada masa transisi, masa vakum, masa toleransi dan sejenisnya dalam setiap tahapan. Tarik ulur semacam ini, mau atau tidak mau, mesti kita jalani dan kita lakukan ditengah gelombang pemberhalaan nafsu dan materialistik bangsa. Akan selalu terjadi negoisasi-negoisasi politik yang menjadi nilai tawar terhadap kebenaran yang dikehendaki. Pahit memang, namun tampaknya falsafah “lebih baik ya daripada tidak sama sekali” suka atau tidak, rela maupun tidak masih harus terus kita pertahankan demi kontinyuitas dakwah dan perjuangannya dinegeri ini.

    .

Tinggalkan komentar anda ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: